Peredaran barang palsu, seperti perangkat elektronik, termasuk yang sulit diberantas. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengusulkan kepada pemerintah memberikan sejumlah reward kepada pengelola mal yang berhasil membebaskan malnya bersih dari peredaran produk software bajakan atau palsu alias abal-abal.

antibajakan1
20131127_112339_resized

 

Selain mendapat sertifikat, agar menarik, pemerintah bisa memberikan privilege kepada para pedadang yang terbukti menjual produk asli untuk mengikuti tender pengadaan barang komputer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Reward lainnya bisa berupa insentif pajak daerah/retribusi saat pengurusan izin seperti SIUP atau tanda daftar perusahaan/TDP, sehingga program ORI Mal menarik dan efektif,” kata Irwanto dari APPBI saat menghadiri Sosialisasi Program ORI Mal di Harco Mangga Dua, Jakarta, Rabu (27/11).

Menurut Irwanto, selain reward dari pemerintah,  penjualan produk komputer secara bundling dengan software asli perlu ditingkatkan. Karena produk bundling biasanya harganya lebih murah sehingga konsumen dapat membeli produk komputer dengan sistem operasi dan software original. Sehingga cukup efektif menekan peredaran software ilegal di Indonesia.

Program ORI Mal adalah program seleksi terhadap mal-mal yang bebas dan bersih dari perdagangan software palsu atau bajakan. Program diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP).

Mal yang akan diseleksi adalah mal-mal yang berada di Jakarta yang menjadi pusat perdagangan produk komputer dan elektronik. Waktu seleksi dan penilainya mulai Desember 2013 hingga Februari 2014.

Menurut Irwanto, keberhasilan program ORI Mall di Indonesia, khususnya di Jakarta, membutuhkan persatuan semua pihak yakni pengelola mal, penyidik HKI/aparat kepolisian,  perusahaan software, pedagang, dan konsumen.

Terkait pengelola mal, tantangan program ini adalah para pedagang pemilik kios di mal/pusat perbelanjaan yang bersifat strata title. Sebab sebagai pemilik kios, pengelola mal tidak bisa mengatur atau mengikat dengan perjanjian barang yang dijual harus asli. Sementara di mal yang bersifat sewa (lease mall), pengelola mal bisa membuat perjanjian tertulis kepada penyewanya bahwa barang-barang yang dijual harus barang asli, bukan palsu.

antibajakan2

“Untuk mal strata title, pemerintah harus bekerja sama dengan asosiasi pedagang. Lagipula mal termasuk pasar modern hanya 40% berkontribusi terhadap perdagangan barang. Persoalannya siapa yang mengawasi pasar tradisional yang berkontribusi 60%,” ujar Irwanto.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta Joko Kunaryo di kesempatan sama menjelaskan Program ORI Mal merupakan program seleksi terhadap mal-mal yang bebas dan bersih dari perdagangan software palsu atau bajakan. Mal yang akan diseleksi adalah mal-mal yang berada di Jakarta yang menjadi pusat perdagangan produk komputer dan elektronik.

“Program ORI Mal merupakan program pembinaan terhadap para pedagang supaya hanya menjual software asli sehingga mal mendapat kepercayaan konsumen. Jika percaya maka konsumen makin yakin berbelanja di mal yang bersangkutan sehingga bisa mendorong kenaikan transaksi perdagangan malnya,” kata Joko.

Menurut Joko,  program ORI Mal ini diharapkan bisa mendorong investasi di sektor TI karena peredaran software palsu semakin terbatas. Jika software palsu banyak beredar, tentu orang akan malas berinvestasi dan lebih suka menjadi pedagang. Upaya ini juga sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen sesuai dengan amanat UU Konsumen. “Kami ingin masyarakat yakin mal di Jakarta menjual produk-produk original,” ujarnya.

Abduk Hakim, Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Direktorat Penyidikan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, menambahkan per Oktober tahun ini, pihaknya telah menangani 92 kasus pelanggaran HKI termasuk software palsu. Ke-92 kasus ini tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah serius menangani masalah pemalsuan ini dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pengawasan secara terus-menerus. Sesuai dengan UU, untuk kasus hak cipta, pihaknya bisa melakukan penyidikan berdasarkan laporan/aduan dan temuan di lapangan.

“Kasus pelanggaran HKI ini menjadi perhatian pemerintah, karena Indonesia masuk dalam daftar Priority Watch List yang bisa membuat Indonesia diembargo secara ekonomi. Kedua, ada permintaan dari pengusaha Amerika Serikat agar mengeluarkan Indonesia dari General System of Preference/GSP karena barang-barang Indonesia dijual sangat murah alias palsu,” ujar Hakim.

 

Sumber